MAKALAH KABINET WILOPO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu sejarah tentang kabinet-kabinet yang pernah ada di Indonesia yang membahas Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak Berlakunya UUD 1950-1959, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “parlemen Kabinet Wilopo dalam tahun 1950 – 1959”. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Guru kami yang telah membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun Makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Kalabahi,       Mei 2019

            Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ .. ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

A.    Latar Belakang ............................................................................................................ 1

B.     Tujuan .......................................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................................... 2

A.    Sekilas Tentang Wilopo ............................................................................................... 3

B.     Terbentuknya Kabinet Wilopo .................................................................................... 4

C.     Program Kabinet Wilopo ............................................................................................. 5

D.    Berakhirnya Kabinet Wilopo ....................................................................................... 6

BAB III PENUTUP ............................................................................................................... 8

A.    Kesimpulan .................................................................................................................. 8

B.     Saran ............................................................................................................................ 8

DAFTAR PUSTAKA

  

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet.

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,sehingga bernama kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukan pada persiapan pelaksaan pemilihan umum unutuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas – aktif menuju perdamaian dunia.

B.     Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah :

1.      Mengetahui tentang siapa itu Wilopo dan proses terbentuknya Kabinet Wilopo

2.      Mengetahui susunan pengurus dari Kabinet Wilopo, dan

3.      Program dari Kabinet Wilopo dan akhir dari Kabinet Wilopo

BAB II

PEMBAHASAN

Demokrasi liberal" di negeri ini lahir dari rangkaian kekecewaan. Empat tahun setelah proklamasi, berdasarkan keputusan Ronde Tofel Conferentie alias Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, Republik Indonesia diharuskan menambahkan kata "Serikat" pada namanya. Persidangan yang dimulai pada 24 Agustus 1949 itu menyudutkan Bung Hatta, ketua delegasi Indonesia waktu itu.

RIS (Republik Indonesia Serikat) berdiri dengan segala keterbatasan dan ketergantungannya pada Belanda. Dan pada puncaknya, 16 Agustus 1950, Presiden Soekarno membubarkan RIS, seraya menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang menetapkan bentuk pemerintahan berdasarkan sistem Demokrasi Parlementer.

"Pengalaman di masa revolusi memberi landasan optimisme bagi sistem parlementer ini. Presiden dan Wakil Presiden tampil ketika putusan yang menentukan arah perjuangan saja. Jadi, pengalaman berdemokrasi parlementer telah dipunyai juga," tulis sejarawan Taufik Abdullah dalam kolomnya Demokrasi Parlementer, Optimisme yang Terabaikan.

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950-1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950-1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan.

Dalam demokrasi liberal terjadi berbagai peristiwa penting, seperti pergantian kabinet yang cepat, pemilu pertama RI, kegagalan konstituante menyusun UUD yang baru dan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Tiap-tiap kabinet tidak dapat berumur panjang. Masing-masing kabinet hanya berkuasa rata-rata satu tahun. Padahal idealnya, pergantian tujuh kali kabinet minimal akan menghabiskan waktu selama 35 tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet-kabinet itu adalah dalam rangka sistem ekonomi parlementer yang liberal, yang terdiri dari 10 partai dan beberapa fraksi dalam parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Masyumi dan PNI. Sehingga untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat perlu dukungan dari kedua partai terbesar itu. Padahal hampir selalu terdapat ketidak serasian antar kedua partai tersebut. Ditambah lagi dalam kedua partai itu sendiri terdapat kelompok-kelompok yang sering juga saling bertentangan, misalnya dalam Masyumi terdapat kelompok Moch. Natsir dan kelompok Dr. Sukiman, sedang dalam PNI terdapat kelompok Mr. Sartono dan Mr. Sujono Hadinoto.

A.    Sekilas tentang Wilopo

Wilopo menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pada Kabinet WILOPO, Periode  1952-1952 Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Oktober 1908 Masa Jabatan : 03 April 1952-29 April 1952

Beliau adalah pemimpin Kabinet atas namanya sendiri, yaitu Kabinet Wilopo. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada tahun 1952 hingga 1953. Beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri selama 25 Hari dalam periode kabinetnya, baru kemudian digantikan oleh Moekarto Notowidigdo. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri RI dengan periode tersingkat dalam sejarah Menteri Luar Negeri RI.

Sebelum menjadi Perdana Menteri RI dan Menteri Luar Negeri RI, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Muda Perburuhan dalam Kabinet Mr. Amir Sjarifuddin periode pertama dan juga dalam Kabinet Mr. Amir Sjarifuddin periode kedua, pada tahun 1947 hingga 1948. Beliau kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950, setelah sebelumnya rehat sejenak dari jabatan pemerintahan. Pada tahun 1951 hingga 1952 beliau diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sukiman – Suwirjo. Setelah itu beliau menjabat sebagai Menlu RI selama 25 Hari pada tahun 1952 dan juga berperan sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet yang dinamakan dengan nama dirinya. Pada tahun 1955 – 1959, beliau menjabat sebagai Ketua Konstituante dan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia periode 1968 –1978. Setelah itu beliau menjabat dalam jabatan terakhir dalam karirnya sebagai Anggota Komite Empat Tim Pemberantas Korupsi tahun 1970.

B.     Terbentuknya Kabinet Wilopo

Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan  tentang calon – calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.  Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas : PNI, dan Masyumi masing-masing jatah empat orang, PSI dua  orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan PSII masing - masing satu orang dan golongan tak berpartai tiga orang. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di parlemen. Sikap dan posisi partai-parti menjadi lebih jelas lagi selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai keterangan pemerintah dan program kerja kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan, melainkan hanya memberitahu kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaannya kecuali apabila DPR menghendaki lain. Suara yang setuju memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara melawan lima suara yang tidak setuju, terdiri dari Partai Murba dan SKI (Sarekat Kerakyatan Indonesia) mengatakan tidak setuju, sedang Fraksi Progresif, PRN, PIR, Fraksi Demokrat dan beberapa anggota tak berpartai disamping satu dua orang dari Masyumi

Susunan Kabinet Wilopo

1.      Perdana Menteri : Mr. Wilopo

2.      Wakil PM : Prawoto Mangkusasmito

3.      Menteri Luar Negeri a.i. : Mr. Wilopo, dan Mukarto

4.      Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem

5.      Menteri Pertahanan : Sri Sulatan HB IX

6.      Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiradinata

7.      Menteri Penerangan : A. Manonutu

8.      Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo

9.      Menteri Petanian : Moh. Sardajan

10.  Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang

11.  Meneteri Perhubungan : Ir. Juanda

12.  Menteri PU dan Tenaga : Ir. Suwarto

13.  Menteri Perburuhan : Ir. Tedjasukmana

14.  Menetri Sosial : Anwar Tjokroamino

15.  Menteri PP & K : Prof. Dr. Bahder Djohan

16.  Menteri Agama : KH Fakih Usman

17.  Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena

18.  Menteri Urusan Pegawai : Suroso

C.    Program Kabinet Wilopo

Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum unutuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Brat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas-aktif menuju perdamaian dunia.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, setidaknya ada enam program kabinet Wilopo, yaitu :

1.      Organisasi Negara

a.       Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah,

b.      Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah,

c.       Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2.      Kemakmuran

a.       Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat,

b.      Melanjutkan usaha perubahan agraria.

c.       Usaha memperbaiki bidang pendidikan.

3.      Keamanan

a.       Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta,

b.      Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4.      Perburuhan

 Memperlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.

5.      Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untukpembaharuan pendidikan dan pengajaran.

6.      Luar Negeri

a.       Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia,

b.      Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar Unie-Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara,

c.       Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya.

D.    Berakhirnya Kabinet Wilopo

Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti : karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Karena penerimaan Negara akan mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan karena banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi, maka adanya defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 20% tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah lebaran tidak pula dapat diberikan. Kesulitan yang lain yang dihadapi ialah masalah panen yang menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras. ¹¹

Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapus sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Di lain pihak dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para importer membayar uang muka sebesar 40 %.
Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk meleksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi tidaklah sedikit. Diantara kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikan ialah timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Di beberapa tempat di Sumatra dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pusat. Alasan yang pertama adalah kekecewaan karena tidak seimbangya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah.

Timbul pula perkumpulan-perkumpulan yang belandaskan semangat kedaerahan, seperti Paguyupan Daya Sunda, Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia. Keadaan ini tentu membahayakan NKRI. Selain persoalan kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul persoalan dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan peristiwa 17 September. Peristiwa bermula dari pro dan kontra kebijaksanaan Menteri Pertahanan dan Pimpinan AD. Aksi didikuti dengan penangkapan 6 orang anggota parlemen dan pembrangusan beberapa surat kabar. Demonstrasi-demonstrasi yang menuntut pembubaran parlemen terjadi di Semarang, Banjarmasin, Medan dan Bandung. Akibat peristiwa itu maka kedudukan kabinet menjadi goyah. Kedudukan kabinet semakin tidak menentu karena usul mosi mengenai tanah perkebunan di Tanjung Marowa yang telah diduduki secara illegal. Usul mosi ini diusulkan oleh Sidik Kertapati dari Fraksi Persatuan Progresif pada Mei 1953 dan ternyata di Parlemen didukung oleh PNI, Partai Perdana Menteri sendiri. Akan tetapi sebelum usul mosi diputuskan dalam siding pleno melalui voting, Kabinet Wilopo mengundurkan diri. Dan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet kembali demisioner dan Indonesia krisis pemerintahan lagi.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik –baiknya, tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi sangat banyak. Di antaranya timbulnya provinsialisme dan bahkan menuju separatisme yang harus diselesaikan dengan segera.di beberapa tempat,terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikanke daerah. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah.

Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan dan merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928. kemudian pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam angkatan darat yang terkenal dengan nama peristiwa 17 Oktober. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan-bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat. Aksi dari para kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak angkatan darat. Aksi ini diikuti dengan penangkapan enam orang anggota parlemen dan pemberangsungan surat kabar dan demokrasi-demokrasi pembubaran parlemen.akibatnya kabinet menjadai goyah.kabinet yang sudah goyah semakin goyah karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang menggarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasaan oleh aparat kepolisian. Sementara pendudukan sudah terkena hasutan kader-kader komunis sehingga menolak untuk pergi, maka terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Peristiwa ini mendarat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat, sehingga meluncurlah mosi tidak percaya dari sidik kertapati, sarekat tani indonesia (sakti) dan akjirnya pada tanggal 2 juni 1952, wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

B.     Saran

Dari makalah ini, penulis dapat merasakan manfaatnya yaitu bisa mengetahui sejarah tentang kabinet di masa orde lama terutama mengenai Kabinet Wilopoo

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 1994. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Kumpulan Karangan. Jakarta: Gramedia

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 17. 1996. Jakarta PT Cipta Adi Pustaka

Kurnia, Anwar dan M. Suryana. 2002. IPS Sejarah 3. Jakarta:Yudhistira

Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka